Perusahaan Jasa Konstruksi adalah perusahaan yang menjalankan usaha di bidang usaha pekerjaan konstruksi, baik pelaksana konstruksi maupun konsultan konsultan konstruksi. […]
Aturan Hukum Agar Perusahaan Jasa Konstruksi Dapat Beroperasi Read More »
Silahkan download, undang-undang dan peraturan-peraturan menteri pariwisata tentang usaha jasa pariwisata pada link download dibawah ini. PERATURAN MENTERI PARIWISATA NO.
Ingin Berusaha di Bidang Pariwisata, Pahami Regulasinya Disini Read More »
Bentuk badan usaha tersebut adalah sebagai berikut :
Perseroan Terbatas (PT) tertutup/terbuka
Badan Hukum Koperasi
Badan Hukum Yayasan
Ketiga bentuk tersebut sebagai Badan Hukum
Perseroan Komanditer (CV)
Badan Usaha Firma (Fa)
Badan Usaha Dagang atau Perseoran Dagang (UD/PD)
Ketiga bentuk tersebut bukan merupakan Badan Hukum.
Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia Read More »
Komposisi Saham Asing dan Saham Asing disesuaikan dengan kegiatan usaha Sesuai Perpres No.44 tahun 2016 adalah komposisi kepemilikan saham antara saham asing dan saham lokal dikategorikan berdasarkan kegiatan usaha. Contohnya, untuk kegiatan usaha konstruksi pemerintah tidak memperbolehkan saham asing 100%.
Regulasi Penanaman Modal Asing di Indonesia Read More »
Untuk mendapatkan hak badan hukum, pendiri koperasi mengajukan akta pendirian kepada pejabat. Akta pendirian yang dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu diantaranya bermaterai, bersama-sama petikan berita acara tentang rapat pembentukan yang memuat catatan tentang jumlah anggota dan nama mereka yang diberi kuasa untuk menandatangani akta pendirian, dikirim kepada pejabat.
Catat, Ini Aturannya Jika Inginkan Mendirikan Badan Hukum Koperasi di Indonesia Read More »
Berdasarkan PM 74 Tahun 2015, yang telah diubah dengan PM 78 Tahun 2015 Pasal 6, Persyaratan dalam mendirikan Usaha Jasa Pengiriman Barang atau Freight Forwarding ada 2 (dua) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha, antara lain meliputi Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis.
Cara Mendapatkan Izin Usaha Freight Forwarding Dengan Cara Mudah Read More »
Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konsultasi
Peraturan pemerintah No. 59 Tahun 2010 mengenai perubahan atas peraturan pemerintah No. 29 Tahun 2000 mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dengan Nomor : 07/PRI/M/2011 mengenai standar serta pedoman pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.
Syarat Perizinan dan Prosedur Usaha Jasa Kontruksi Read More »
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek didefinisikan sebagai suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis baik dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau pun 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut.
Hal Penting Jika Hendak Membuat Hak Paten Atas Merek Read More »
Pembangunan suatu gedung adalah salah satu bentuk fisik pemamfaatan ruang. Dan dengan itu, sebuah aturan kegiatan bangunan gedung harus selalu mengacu dengan peraturan-peraturan tata ruang sesuai aturan-aturan perundangan yang berlaku. dalam sebuah kegiatan pembangunan gedung perlu sebuah jaminan kepastian, ketertiban hukum, begitu juga sebuah bagunan gedung harus melengkapi dan memenuhi syarat-syarat administratif dan teknis bangunan gedung itu sendiri dan harus diselenggarakan dengan tertib dan teratur.
Penting! Hubungan Pembangunan Gedung dan Perizinannya Read More »
Dipermudahnya usaha dengan memperbaiki dimana sektor pelayanan publik yang berhubungan dengan perizinan pemerintah berusaha mendorong perbaikan pelayanan. Dan satu contoh yang teapkan dengan menerbitkan sebuah peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permenakertrans No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Beleid yang diundangkan 5 Agustus 2019 ini dikenal juga dengan istilah Permenaker Outsourcing.
Ingat! Saat Ini Izin Usaha Outsourcing Diwajibkan OSS. Read More »
