1800-345-6789

Tag: izin usaha pariwisata

Ingin Berusaha di Bidang Pariwisata, Pahami Regulasinya Disini

Leave a comment

Silahkan download, undang-undang dan peraturan-peraturan menteri pariwisata tentang usaha jasa pariwisata pada link download dibawah ini.

  1. PERATURAN MENTERI PARIWISATA NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA. DOWNLOAD DISINI
  2. UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN. DOWNLOAD DISINI
  3. PERATURAN PRESIDEN NO. 63 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPARIWISATAAN. DOWNLOAD DISINI
  4. PERATURAN MENTERI PARIWISATA NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. DOWNLOAD DISINI
  5. PERATURAN MENTERI PARIWISATA NO. 1 TAHUN 2015 PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. DOWNLOAD DISINI

USAHA PARIWISATA

Usaha  adalah  setiap  tindakan  atau  kegiatan  dalam  bidang  perekonomian  yang  dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.

Usaha Pariwisata terdiri dari 13 (tiga belas) bidang usaha:

  1. Usaha daya  tarik  wisata  adalah  usaha  pengelolaan  daya  tarik  wisata  alam,  daya  tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
  2. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
  3. Usaha jasa  transportasi  wisata  adalah  usaha  penyediaan  angkutan  untuk  kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
  4. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
  5. Usaha jasa  makanan  dan  minuman  adalah  usaha  penyediaan  makanan  dan  minuman yang   dilengkapi   dengan   peralatan   dan   perlengkapan   untuk   proses   pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
  6. Usaha penyediaan  akomodasi  adalah  usaha  penyediaan  pelayanan  penginapan  untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
  7. Usaha penyelenggaraan  kegiatan  hiburan  dan  rekreasi  adalah  usaha  penyelenggaraan kegiatan  berupa  usaha  seni  pertunjukan,  arena  permainan,  karaoke,  serta  kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
  8. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian  jasa  bagi  suatu  pertemuan  sekelompok  orang,  penyelenggaraan perjalanan  bagi  karyawan  dan  mitra  usaha  sebagai  imbalan  atas  prestasinya,  serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
  9. Usaha jasa  informasi  pariwisata  adalah  usaha  penyediaan  data,  berita, feature, foto, video,  dan  hasil  penelitian  mengenai  kepariwisataan  yang  disebarkan  dalam  bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
  10. Usaha jasa  konsultan  pariwisata  adalah  usaha  penyediaan  saran  dan  rekomendasi mengenai    studi    kelayakan,    perencanaan,    pengelolaan    usaha,    penelitian,    dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
  11. Usaha jasa  pramuwisata  adalah  usaha  penyediaan  dan/atau  pengoordinasian  tenaga  pemandu  wisata  untuk  memenuhi  kebutuhan  wisatawan  dan/atau  kebutuhan  biro perjalanan wisata.
  12. Usaha wisata  tirta  adalah  usaha  penyelenggaraan  wisata  dan  olahraga  air,  termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya  yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
  13. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat,  dan  olah  aktivitas  fisik  dengan  tujuan  menyeimbangkan  jiwa  dan  raga  dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

TAHAPAN/ PROSES PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

  1. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
  2. Pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
  3. Penerbitan TDUP ; dan
  4. Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha. TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi).

TDUP diterbitkan secara  online  dan/  atau  offline dalam  bentuk  surat  keputusan  dan sertifikat TDUP  dapat  diberikan  kepada  Pengusaha  Pariwisata  yang  menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen.

Pendaftaran  usaha  pariwisata melibatkan tim kerja teknis  yang  beranggotakan wakil dari perangkat  daerah  teknis  dan  ditetapkan  oleh  Bupati/Walikota dan Gubernur  sesuai  kewenangannya.  Tim kerja teknis bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan  (bila  diperlukan), dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima dan ditolaknya sebuah permohonan pendaftaran usaha pariwisata.

Dapatkan informasi yang tepat. Kami akan memberikan informasi yang disesuaikan dengan peraturan terbaru saat ini. Dengan pengalaman kami selama ini, kami akan membantu anda mengurus kelengkapan legalitas usaha jasa Pariwisata perusahaan anda. Konsultasi gratis dan kami layani sepenuh hati, untuk kebutuhan pelanggan kami.

Jelang MEA, Kemenpar Permudah Izin Usaha Pariwisata

Leave a comment

SMARTLEGAL.CO.ID

Jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha untuk mendapatkan Perizinan Usaha Pariwisata (PUP) atau sertifikasi yang sesuai pada ketetapan Undang-Undang No 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.Kementerian Pariwisata selama tiga hari menggelar Advokasi Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata tahun 2016 di Sumsel.Asisten Deputi Industri Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementrian Pariwisata Agus Priyono mengatakan, Advokasi Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata ini merupakan kegiatan yang strategis dalam menghadapi persaingan global dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai awal tahun 2016 lalu.

“Kunci keberhasilan dalam memenangkan persaingan MEA adalah, dengan meningkatkan daya saing yang dilaksanakan melalui standarisasi/ sertifikasi usaha pariwisata,” ungkap Agus Priyono didampingi Kadisbupar Sumsel Irene Camelyn Sinaga, Jumat (29/1/2016) malam.

Menurut Agus, salah satu persyaratan sertifikasi adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

“TDUP diperlukan dalam rangka penerapan sangsi kepada para pelaku usaha pariwisata yang tidak melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata atau tidak sesuai standar,” ujarnya.

Dijelaskan Agus, dari kegiatan yang diikuti dinas teknis, DPRD dan pelaku usaha yang ada se Propinsi Sumsel itu, selain telah dibekali dengan kebijakan industri pariwisata, penyelenggaraan pendaftaran usaha atau TDUP, sertifikasi usaha dan standar usaha pariwisata, juga bersama-sama telah berkomitmen melaksanakan TDUP berdasarkan peraturan yang berlaku.

“Disepakati juga dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang TDUP, memantau pelaksanaan, sertifikasi usaha pariwisata dan melaporkan pelaksanaan TDUP dan seritifikasinya secara berkala setiap 6 bulan kepada Pemerintah daerah setempat untuk diteruskan ke Kementerian Pariwisata di Jakarta,” jelasnya.

Selain itu, manfaat dari sertifikasi ini membuat para pelaku usaha pariwisata mendapatkan legalitas dan kepercayaan di masyarakat.

“Manfaat dari sertifikasi ini pelaku usaha pariwisata mendapatkan legalitas, lebih dipandang masyarakat, lebih leluasa dalam memasarkan jasa atau produk yang ditawarkan,” tambahnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata hal pokok yang harus mendapat perhatian dalam penetapan Standar Usaha Pariwisata adalah Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kebersihan.

Agus mengatakan standar usaha pariwisata harus mendapat perhatian karena dimana wisatawan berada maka faktor keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kebersihan yang menjadi perhatian utamanya.

“Tujuan standarisasi maupun sertifikasi usaha pariwisata untuk menjamin kualitas produk yang memenuhi kebutuhan wisatawan sebagai konsumen, membverikan perlindungan kepada semua pihak, meningkatkan kualitas pelayanan hingga akhirnya meningkatkan produktivitas usaha pariwisata,” jelasnya.

Tujuannya untuk menjamin kualitas produk usaha pariwisata dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. Selain itu untuk memberikan perlindungan kepada wisatawan, pengusaha pariwisata, tenaga kerja pariwisata, serta masyarakat baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan, sanitasi dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam hal ini , Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumsel menyambut baik.

“Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh kementerian pariwisata kita diberikan dukungan terhadap advokasi pendaftaran tanda usaha pariwisata ini semoga dengan adanya kegiatan ini yang outputnya adalah komitmen dari masing masing kabupaten kota untuk bersama-sama melakukan sesuai dengan undang-undang kepariwisataan,” katanya.

Menurut Irene, dari Pemerintah Provinsi sangat menyambut baik dan mendukung kegiatan ini. Pihaknya berkomitmen untuk bersama-sama mendukung kegiatan ini dan bergerak cepat dalam pelaksanaan kegiatan ini.

“Ada payung hukum yang mendasari untuk mendaftarkan kita dan dari kabupaten kota ke provinsi berjenjang ke pusat mudahan mudahan dengan regulasi ke pemrintah pariwisata pusat dapat berjalan dengan baik, Mudahan mudah komitmen ini dapat dilaksanakan dengan mudah,” jelasnya.Sementara untuk perwakilan dari kabupaten Askolani, wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin menyampaikan sangat menyambut baik terobosan ini.

“Tentu mempermudah para investor untuk mendapat payung hukum untuk memulai usaha di bidang pariwisata serta meningkatkan kapasitas usaha,” kata politisi PDIP.

Askolani menambahkan untuk menarik para investor dalam membangkitkan gairah dunia pariwisata di kabupaten/kota.

“Sehingga para investor mendapat kepastian payung hukum dalam menjalankan bisnis kepariwisataan ini,” tambahnya.

Sumber : isupariwisata.com